Oleh : Abdulrachim Kresno-

Pertemuan IMF – World Bank 8 – 14 Oktober 2018 direncanakan akan mengeluaran dana dari pemerintah kita sebesar 1 Trilyun rupiah. Dana ini sangat besar mengingat bahwa sebetulnya ini pertemuan rutin tahunan dari IMF -WB namun setiap 3 tahun mereka selalu berpindah pindah dari satu negara kenegara lainnya.

Tahun 2015 diadakan di Lima ibukota Peru , 2012 di Tokyo Jepang , 2009 di Istambul Turki dan 2006 di Singapura dst . Kita adalah anggota IMF dan WB yang membayar iuran, saat ini kita tidak mempunyai hutang kepada IMF.

Kita memang mempunyai hutang kepada World Bank cukup besar namun kita selalu membayar dengan tertib disertai buganya dan tepat waktu. Jadi kita harus bisa bersikap dengan kepala tegak menghadapi mereka .

Seharusnya kita hanya perlu mengeluarkan biaya untuk pengaturan acara, pengaturan akomodasi, pengaturan dan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan para tamu, pengaturan persidangan dan para crewnya , pengaturan para wartawan dan media, pengaturan informasi, pengaturan makanan dan snack di persidangan, dan pengaturan sekuritinya serta pertolongan medisnya bila diperlukan.

Mereka ini semuanya orang lokal dengan biaya yang tidak terlalu besar. Memang jumlah orang yang datang konon 15.000 orang. Dan untuk memperlancar lalu lintas akan dibangun underpass didekat bandara Ngurah Rai.

Namun biaya underpass itupun maksimal hanya 150 sampai 175 milyar ( bandingkan dengan biaya Simpang Susun Semanggi yang hanya 360 Milyar padahal memerlukan struktur dan fondasi yang sangat kuat karena memerlukan tiang2 penyangga dan mengambang jauh diatas tanah).

Sehingga keseluruhan biayanya seharusnya jauh lebih murah dari pada 1 Trilyun .

Manfaat perhelatan IMF – WB inipun terbilang kecil dan hanya sesaat. Memang akan mendatangkan 15.000 tamu asing, tetapi sidangnya sendiri hanya akan berlangsung 3 hari meskipun dengan persiapan dsb, mungkin bisa sampai 5 atau 7 hari.

Namun setelah itu tidak ada kegiatan lagi. Tidak ada investasi, tidak ada pembukaan lapangan kerja, tidak ada pertumbuhan ekonomi walaupun lokal Bali, tidak ada pendapatan pajak dsb . 

Kita bisa bandingkan dengan kegiatan menyambut kedatangan Presiden Perancis Francois Hollande 29 Maret 2017 yang hanya satu hari tetapi membawa manfaat langsung yang kongkrit bagi Indonesia.

Beserta rombongannya ikut 40 pengusaha besar yang komit dengan investasi senilai US $ 2,6 Milyar atau setara dengan Rp 34,5 Trilyun, membicarakan peningkatan kerjasama perdagangan dimana Indonesia masih defisit US $ 490 juta, membicarakan persoalan kelapa sawit dimana harga ekspor kita masih terganjal oleh anggota parlemen Perancis yang ingin mengenakan pajak tinggi bagi ekspor CPO kita, menanda tangani nota kesepahaman terutama kerjasama bilateral dibidang maritim dan ekonomi kreatif seperti perfilman, fashion dan video game.

Selain itu juga kerja sama dibidang pertahanan dan persenjataan, kerjasama dibidang infrastruktur pelabuhan dan transportasi udara dengan industri pesawat terbang Airbus .

Apabila menteri-menteri ekonomi Presiden Jokowi mampu dan komit untuk melaksanakan program kerjasama dengan Perancis itu, maka jelas kedatangan Presiden Perancis Francois Hollande itu membawa manfaat ekonomi yang kongkrit dan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membuka peluang kesempatan kerja yang besar, memajukan industri kita dan mempunyai multiplier efek yang besar, dan akan menimbulkan pendapatan pajak bagi negara.

Kedatangan Perdana Menteri Shinzo Abe yang juga hanya satu hari, Minggu, 15 Januari 2017
, membawa 30 CEO perusahaan2 Multi Nasional, memproses diantaranya 3 proyek besar yaitu proyek Kereta api cepat Jakarta – Surabays yang investasinya diperkirakan akan menelan biaya $ 7,8 Milyar atau lebih dari 103 Trilyun rupiah .

Proyek lain yang akan dikerjakan adalah pelabuhan Patimban , Jawa Barat , senilai $ 3 Milyar atau sekitar 40 Trilyun rupiah dan proyek besar blok gas Masela di Maluku Selatan yang nantinya bisa menjadi generator tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia Timur yang memberikan multiplier efek yang besar.

Sama dengan diatas apabila menteri2 ekonomi Presiden Jokowi mempunyai kemampuan dan komitmen untuk menindaklanjuti program2 ini tentu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi , lapangan kerja yang luas dan multiplier efek yang besar dan menimbulkan pendapatan pajak.

Contoh yang lain lagi adalah kunjungan raja Salman bin Abdulazis dari Arab Saudi, 1 -3 Maret di Jakarta – Bogor yang dilanjutkan dengan liburan di Bali selama satu minggu dengan 200an rombongannya jelas memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia . Investasi senilai $ 6 Milyar atau 89 Trilyun bagi proyek kerjasama dengan PT Pertamina membuat kilang minyak di Cilacap . Selain itu juga ada pendanaan proyek sebesar $ 1 Milyar bekerjasama dengan pemerintah .

Walaupun Presiden Jokowi sedikit kecewa karena ternyata investasi Arab Saudi di Cina 10 kali lipat lebih besar yaitu $ 65 Milyar tetapi apabila menteri ekonomi kita mampu dan komit untuk menindak lanjuti investasi Arab Saudi yang sudah ada MOU nya akan menambah pertumbuhan ekonomi , membuka lapangan kerja dan menciptakan multiplier efek yang besar serta menimbulkan pendapatan pajak. 

Dari ketiga contoh diatas apabila dibandingkan dengan peristiwa pertemuan IMF – WB di Bali bulan Oktober 2018 maka keuntungan bagi Indonesia jauh lebih kecil. Itu hanya pertemuan tahunan yang rutin diadakan setiap tahun, namun pada setiap 3 tahun diadakan ber-pindah-pindah dari suatu negara ke negara lain.

Karena itu tidak usah dipandang sebagai Pesta Akbar yang menghabiskan biaya sampai 1 Trilyun. Harus jauh lebih hemat !

Abdulrachim Kresno adalah analis, alumni ITB.