Halloapakabar.com, Jakarta – Gerakan Manivestasi Rakyat (Gamitra) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera bertindak dalam mencegah terjadinya kerugian negara sebesar Rp.100 miliar akibat tindakan pembangunan gedung rawat inap anggrek dan jembatan penghubung di lingkungan RSUP Fatmawati, Jakarta, Selatan.

Direktur Gamitra Sabam Pakpahan mengatakan, terciumnya indikasi korupsi pada pembangunan di lingkungan RSUP Fatmawati, yang merupakan milik Kementerian Kesehatan RI dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan pada 18 April 2017 itu diambil dari APBN 2016 sebesar 100 Milyar.

“Dari hasil kajian Gamitra ditemukan banyaknya keanehan dalam pekerjaan konstruksi proyek tersebut. Karena pekerjaan konstruksinya tidak sesuai standart bangunan layak huni maupun layak pakai,” ungkap Sabam kepada Wartawan di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Kenjanggalan dalam bangunan konstruksi yang tidak sesuai standart itu, kata Sabam, sebab setiap musim penghujan gedung itu terkena banjir, dinding nampak retak dan kondisi fisik bangunan juga bisa membahayakan pasien.

“Dengan ketidak sesuain itu, prilaku pejabat RS juga lebih aneh lagi. Karena bangunan gedung dan jembatan penghubung itu belum sesuai kontruksinya, malah diserah terimakan dan diresmikan lagi?,” tanyanya.

Atas kinerja yang amburadul itu, pihaknya telah melaporkan proyek asal asalan RSUP Fatmawati ke kejaksaan Agunng yang dilakukan perusahaan konstruksi PT RR Pracetak.

“Selain itu, kami juga menemukan dan melaporkan adanya sinyalemen 6 kasus besar yg membelit rumah sakit ini. Semuanya bermuatan penyimpangan kinerja pihak pelaksana proyek bangunan gedung dirumah sakit pada pertanggungjawaban baik pelaksanaan pembangunan maupun perawatan bangunan dan juga kenyaman di lingkungan rumah sakit,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen Gamitra, Bramantiyo me gatakan, selain masalah gedung dan jembatan penghubung di RSUP Fatmawati, Gamitra juga memonitor kasus dugaan korupsi pembangunan gedung di kawasan RS Fatmawati tahun 2006 silam yang sudah di respon dan hingga kini sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk itu, pihaknya berharap kasus yang dilaporkan ke kejaksaan agung beberapa waktu lalu segera direspon seperti halnya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung yang berada di kawasan RSUP Fatmawati dan terjadi pada tahun 2006 lalu.

“Untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar, kami mendesak Jaksa Agung harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus tersebut dan juga memberangus koruptor yang ada di RSUP Fatmawati. Agar tidak merusak nama legendaris Fatmawati sebagai ibu Negara istri mendiang Bung Karno sang Proklamator NKRI,” pungkasnya. (chy/hlb)